Gagasan.

Irine Kunjungi Seluruh Kesatuan TNI di Morotai

POSTED : 08 May 2015 | CATEGORY : Kabar Dapil

Posisi strategis Morotai dalam pertahanan negara membutuhkan dukungan sistem pertahanan yang kuat baik secara militer maupun kesiapan masyarakatnya. Untuk mengetahui lebih dalam tentang hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI Irine Yusina Roba melakukan kunjungan ke Lanud TNI AU Leo Watimena, Mako Lanal, dan Koramil AD pada 4 dan 6 Mei.

Dalam pertemuan dengan Danlanud TNI AU Letkol Penerbang Somad, Irine mempelajari perkembangan status dan fungsi pokok  lanud sebagai penyiapan pangkalan, pendukung operasional penerbangan, dan pembinaan potensi dirgantara. Rasio personel dan alutista masih butuh peningkatan lebih lanjut untuk maksimalisasi peran lanud dalam kapasitas D di bawah komandi operasi AU II. Selain itu kebutuhan tunjangan kemahalan bagi prajurit diharapkan dapat segera direalisasikan untuk mendukung operasi prajurit di lapangan. Masalah tapal batas dengan masyarakat dan mekanisme penyelesaian juga turut dipaparkan.

Hal senada juga menjadi kendala operasi mako lanal Morotai. Rasio personel dan alutista dengan luasan dan karakteristik wilayah operasi masih perlu peningkatan terus menerus. fungsi utama mako lanal sebagai pendukung kegiatan operasi, penegakan kedaulatan dan hukum di laut yuridiksi nasional serta pembinaan potensi maritim  di wilayah perbatasan diharapkan mendapat perhatian khusus dalam konteks modernisasi pertahanan.

Fungsi pembinaan masyarakat dalam pertanian menjadi materi evaluasi tentang kegiatan operasi koramil AD di Morotai. Pengawasan sistem pengairan, distribusi bibit dan pupuk, distribusi hasil panen dan proses penyuluhan yang dilakukan personel AD dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keterbatasan sarana pendukung dan tunjangan operasional diharapkan bisa segera diatasi. Hal ini salah satunya juga untuk memudahkan proses rekrutmen personel prajurit, terutama bagi yang berasal dari Morotai.

Menyikapi hal-hal di atas, Irine berjanji akan melaporkan kepada ketua Komisi 1 untuk kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan resmi Komisi 1 untuk mendalami masalah yang ada, sehingga menjadi acuan konkrit dalam rapat kerja dengan panglima TNI dan menteri pertahanan dalam menyusun prioritas anggaran.