Jakarta—Minimnya infrastruktur dasar telekomunikasi di Maluku Utara mengemuka dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara di Jakarta (27/1). Dalam raker tersebut, Irine Yusiana Roba menyampaikan bahwa warga Maluku Utara belum memperoleh hak mereka akan infrastruktur dasar telekomunikasi. Rudiantara berjanji akan segera mewujudkan hal tersebut.
Dari 9 kabupaten/kota di Maluku Utara, baru satu kota Ternate yang seluruh wilayahnya tercover penuh oleh sinyal seluler. Kemudian, sinyal merata juga hanya menjangkau ibu kota kabupaten/kota, di luar itu merupakan blank spot area. “Seharusnya seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara cepat, jelas dan terjangkau tanpa ada pembedaan kewilayahan,” kata Irine. “Kesenjangan akses komunikasi dan informasi akibat lambannya pembangunan infrastruktur dasar akan semakin memperlebar jurang sosial ekonomi.”
Irine menambahkan, masalah tersebut berimbas pada lambannya pengembangan program pembangunan daerah. Dalam kasus bidang pariwisata misalnya, informasi dan promosi serta pelaksanaan teknis kegiatan, sering terkendala parahnya sinyal seluler. Padahal banyak agenda tahunan seperti Festival teluk Jailolo, situs bersejarah, diving spot (titik penyelaman) yang semakin diminati oleh wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, Maluku Utara harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan 800 BTS baru yang diprogramkan oleh Menkominfo.
Menjawab permintaan Irine, Rudiantara mengatakan akan segera mewujudkan kebutuhan mendasar tersebut.
Selain kebutuhan Maluku Utara tersebut, rapat kerja juga membahas masalah kedudukan Badan Regulasi Telekomunikasi dan Informasi (BRTI) dan masalah tata kelola e-commerce yang mengedepankan perlindungan terhadap konsumen.