Gagasan.

Reses di Morotai, Warga Butuh Berbagai Dukungan Pemerintah

POSTED : 07 May 2015 | CATEGORY : Kabar Dapil

Ratusan warga memadati halaman kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kepulauan Morotai pada Minggu sore (6/5) untuk mengikuti dialog dengan anggota komisi I DPR RI dapil Maluku Utara Irine Yusiana Roba. Di antara mereka terdapat beberapa kepala desa, tokoh agama, tokoh pemuda dan sejumlah tokoh masyarakat.

Kedatangan Irine ke Morotai merupakan rangkaian kegiatan masa reses anggota legislatif pusat. “Reses kali ini bagi saya sangat istimewa, karena Morotai adalah kampung halaman keluarga saya. Saya ini manyawa Morotai, jadi bukan hanya perkara kembali ke kampung halaman, tetapi bagaimana membangun kampung halaman agar masyarakatnya maju dan sejahtera terutama menuju Morotai sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK),” kata Irine.

Dalam sambutan tokoh masyarakat, Kepala desa Muhajirin menyatakan kebahagiannya atas kehadiran anggota DPR RI. Karena baru kali ini menurut mereka, ada anggota DPR RI dapil Malut yang mengadakan reses di Morotai ini. Besar harapan masyarakat, acara ini dapat menjadi jembatan aspirasi masyarakat dengan program-program kementerian untuk daerah, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kepulauan, perbatasan, dan maritim.

Aspirasi lain yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan akses pasar budidaya rumput laut. Petani mengeluhkan menurunnya minat pembeli rumput laut karena ketidakmampuan petani mempertahankan kapasitas produksi.

“Kami butuh pola kemitraan yang tidak hanya membeli hasil panen, namun juga mendukung peningkatan keterampilan meningkatkan kapasitas produksi petani,” tukas perwakilan tani dari desa Galo-galo.

Masalah lain yang disampaikan warga adalah tapal batas permukiman warga dengan TNI AU. Menanggapi hal tersebut, Irine berkomitmen untuk menginformasikan hal itu pada Panja Pertanahan di DPR RI, kemudian meminta komisi Pertahanan untuk meninjau secara langsung ke lokasi yang dianggap bermasalah, agar mendapatkan informasi yang jelas dari kedua belah pihak, sehingga DPR tepat dalam memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil keputusan.

Terkait dengan akses program pusat ke daerah, menurut Irine, syarat utama yang harus segera disiapkan adalah penguatan organisasi, kelompok formal masyarakat. Karena pemberian bantuan harus jatuh kepada kelompok usaha atau organisasi yang benar-benar bekerja pada program pemberdayaan, transparan dalam pelaksanaan, dan sungguh melibatkan masyarakat.

“Saya berkomitmen mengawal usulan masyarakat, dan memang sudah seharusnya warga Morotai memaksimalkan peran orang Morotai yang menjadi anggota DPR sekarang ini,” tutup Irine.