Ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada 16 Mei meriah dengan kehadiran 25 anak berusia 9-12 tahun. Mereka bergegas masuk ke ruang sidang dan duduk di 25 kursi yang biasa dipakai anggota DPRD Halbar bersidang. Mereka adalah peserta sidang paripurna anak, yang berfungsi sebagai media perkenalan anak kepada ketatanegaraan. Layaknya sidang paripurna, sidang ini juga menghadirkan mitra kerja yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Yohana Yembise, Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Natsir Thaib, dan anggota DPR RI dapil Maluku Utara Irine Roba.
Kehadiran tiga “mitra kerja” itu ditangggapi antusias oleh anak-anak. Seorang anak mengacungkan jari bertanya kepada menteri PPA. “Pesta permainan anak apa yang ibu suka dari beberapa permainan yang telah ibu coba di Jailolo sejak kemarin?” tanya salah satu anak. Tak mau kalah, seorang anak lain mengacungkan jari, “Kami berharap ada ruang bermain anak lebih banyak di sini.”
Menanggapi pertanyaan dan komentar peserta sidang, Menteri PPA menyatakan sangat bangga dan mengapresiasi sidang paripurna anak ini. “Ini pertama kali dalam hidup saya mengikuti sidang dengan anggota DPR anak-anak. Cara seperti ini bisa menjadi model di Indonesia, karena baru pertama kali ada sidang paripurna anak di Indonesia,” kata Yohana Yembise.
Irine Yusiana Roba menyampaikan bahwa, menurut Pancasila, hak pendidikan, kesehatan, kesejahteraan anak harus dipenuhi tanpa membedakan SARA atau kaya dan miskin. Jadi jika ada peraturan yang masih membeda-bedakan, maka aturan itu tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945 sehingga harus diubah.”
Dalam sidang, Menteri Yohana Yembise menyampaikan komitmennya untuk memastikan Kabupaten Halmahera Barat apakah pantas masuk kabupaten layak anak. Ada 33 kriteria kota/kabupaten layak anak, antara lain pemenuhan pusat bermain bagi anak, ruang terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga di dalam kota, fasilitas pendukung seperti taman bermain anak,dan pelayanan kesehatan yang siap setiap saat baik. Jika merujuk pada syarat dan kriteria tersebut, Kabupaten Halbar sangat berpotensi disebut sebagai kabupaten layak anak.
Menteri PPA Yohana Yembise (tengah) bersama Irine Yusiana Roba dan anak-anak usai sidang parlemen anak (16/5) di Halmahera Barat.
Irine Yusiana Roba berbincang dengan Menteri Yohana Yembise mengenai isu perempuan dan anak di Maluku Utara (16/5).