Irine Yusiana dalam sidang Asia Pacific Parliamentary Forum di Vancouver, Kanada, 16-21 Januari 2016
Dalam sesi khusus Pertemuan Parlemen Perempuan yang mengawali Forum Parlemen Asia Pasifik ke-24 di Vancouver, salah satu delegasi Indonesia, Irine Yusiana, menyampaikan bahwa kesetaraan gender di politik tidak boleh berhenti pada jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif atau pejabat eksekutif.
“Kesetaraan gender di politik tidak boleh dimaknai sebatas angka, tapi representasi perempuan itu harus berlanjut menjadi regulasi dan kebijakan anggaran yang lebih adil bagi perempuan,” kata Irine Yusiana, anggota Komisi I DPR RI dari PDI-Perjuangan.
Indonesia sudah memiliki aturan tentang minimal kuota 30% perempuan dalam pemilihan legistlatif, dan anggota Kabinet Kerja Presiden Jokowi juga mencatatkan jumlah menteri perempuan terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Namun, menurut Irine, perjuangan perempuan di politik tidak boleh sebatas aspek kuantitatif tersebut.
“Aspek kuantitatif itu hanya pintu masuk untuk mengupayakan peningkatan kualitas perempuan yang nyata di suatu negara. Masih banyak tantangan bagi perempuan di Indonesia, dan seringkali itu karena kurangnya kesempatan bagi mereka. Anggota parlemen di DPR maupun DPRD perlu merancang kebijakan dan anggaran yang bisa memberi kesempatan lebih luas bagi perempuan,” kata Irine.
Pertemuan khusus untuk anggota parlemen perempuan ini baru pertama kali diadakan dalam FPAP, dan merupakan hasil usulan delegasi Indonesia dalam FPAP ke-23 di Ekuador pada 2012.
Pertemuan anggota parlemen se Asia Pasifik kali ini diikuti oleh 27 negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk negara-negara Amerika Latin, Tiongkok, AS, dan Rusia. Pertama kali dibentuk pada 1993 di Tokyo, FPAP bertujuan mengembangkan kerjasama berbagai bidang di antara parlemen di kawasan Asia Pasifik.
Siaran pers ini dimuat di BeritaSatu.com